LPM Sukma (25/03/19) – Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengadakan pertemuan pertama dengan beberapa warganet untuk menjawab segala kritik dan keresahan yang sering dilontarkan di kolom komentar Instagram KPI. Pertemuan ini juga diadakan karena adanya desakan dari Dedy Susanto PJ, seorang Psikolog, dan juga dua orang sahabatnya Selly dan Ibu Dian Islamiati, Ketua Ikatan Jurnalistik Indonesia.

Awalnya Dedy membuat petisi atas keresahannya terhadap tayangan televisi di Indonesia yang tidak memiliki konten mendidik dan sangat tidak bermutu untuk anak anak, salah satunya seperti Pesbuker. Petisi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 120 ribu tanda tangan pada gelombang pertama, dan 70 ribu tanda tangan pada gelombang kedua.

Merasa sudah mengumpulkan tanda tangan yang cukup dan terus mengkritik KPI melalui akun instagramnya, tapi juga merasa tidak mendapat tanggapan dan respon yang sigap dari KPI, maka Dedy meminta kedua sahabatnya tersebut mendesak KPI untuk mengadakan pertemuan ini.

Acara ini dihadiri oleh Bapak Hardly Stefano, Ibu Nuning Rodiyah, dan Ibu Dwi Setyarini, yang merupakan tiga orang perwakilan dari komisioner KPI. Para komisioner ini yang selanjutnya menjawab segala pertanyaan, keluhan, kritik, dan harapan para warganet secara langsung.

Secara garis besar, segala kritik dan keresahan yang dilontarkan oleh para warganet yang hadir berhasil ditanggapi dan ditepis oleh para komisioner tersebut.

Seperti pertanyaan dari Ibu Cia, contohnya. Beliau bertanya bagaimana prosedur yang dilakukan KPI ketika mendapatkan tayangan yang tidak sesuai, apakah langsung di report atau menunggu tanggapan dari masyarakat terlebih dahulu.

Juga pertanyaan dari Dedy, yang menanyakan berapa kali masyarakat harus melapor agar sebuah tayangan yang tidak mendidik tersebut bisa mendapat teguran.

Bapak Hardly Stefano menyampaikan dan menjelaskan, bahwa dalam Undang Undang Dasar, KPI hanya mempunyai 3 wewenang utama dalam memberikan sanksi yaitu, melakukan teguran secara tertulis, penghentian sementara, dan pembatasan durasi serta waktu siaran. Sisanya merupakan denda administratif, pembekuan kegiatan, dan tidak memberikan izin penyelenggaraan penyiaran atau mencabut izin penyelenggaraan penyiaran. Dan ketiga hal terakhir tersebut harus melalui proses hukum di pengadilan.

Bapak Hardly juga menyampaikan bahwa selama ini KPI selalu terbuka menerima pengaduan, dan merespon segala komentar warganet di sosial media dengan cara lain. Prosedur yang dilakukan KPI adalah menerima pengaduan, memantau, mengidentifikasi, membuktikan, melakukan verifikasi, baru setelah itu tayangan tersebut masuk ke dalam rapat pemeriksaan.

Beliau lalu menambahkan, sebuah tayangan bisa diberhentikan sementara apabila sudah mendapat teguran sebanyak 3 kali, atau langsung memberhentikan sementara tanpa teguran ketika tayangan tersebut benar benar membuat kesalahan yang fatal dalam penyiaran.

Ibu Nuning Rodiyah juga memberi tanggapan, bahwa KPI itu ibarat Tukang Icip Makanan yang hanya bisa bertindak ketika makanan tersebut sudah matang dan siap dimakan. KPI tidak bekerja dari hulu, tapi KPI bekerja di hilir. KPI hanya bisa menindak sebuah tayangan tersebut sudah tayang, tidak bisa mengintervensi tayangan dari awal atau mengintervensi script dari tayangan tersebut.

Rencananya, acara KPI bertemu warganet seperti hari ini akan dilakukan secara rutin oleh KPI. Tapi, KPI belum menentukan jadwal yang pasti kapan kegiatan ini akan dilaksanakan kembali dan dirutinkan.

Penulis : Adinda

Foto : KPI