Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan para pejabat terpilih lewat pesta demokrasi pemilihan umum, maju dengan janji-janji politik mewakili rakyat tak lain untuk tujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat, memajukan bangsa, dan berkontribusi bagi pembangunan negeri. Tapi di penghujung tahun 2018 apakah komitmen wakil rakyat tersebut sudah terlaksana? bagaimanakah hasil kerja hampir lima tahun belakangan di Injury time ini?

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia, dan akan melewati fase pemilu legislatif ke-12 pada tahun 2019. Lembaga yang terbentuk sejak Agustus 1945 ini belakangan justru tak menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam hal mewakili suara rakyat. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, dari tahun 2015 hingga penghujung 2019 undang-undang yang disahkan tidak pernah mencapai target. Ironisnya, DPR jugalah yang membuat target tersebut.

Melihat Kerja DPR

Dikutip dari IDN Times, pada tahun 2015 DPR hanya berhasil mengesahkan 17 undang-undang dari target prolegnas 40 RUU. Tahun 2016 dengan target yang sama, DPR hanya berhasil mengesahkan 19 undang-undang. Tahun 2017 DPR menambah target pekerjaan mereka menjadi 52 RUU, tetapi sayangnya hanya 17 undang-undang yang berhasil disahkan. Terakhir, menjelang tutup tahun 2018 DPR hanya mampu mengesahkan 4 undang-undang dari 49 RUU yang masuk prolegnas, mengecewakan.

Kenapa pengesahan undang-undang menjadi sorotan utama dalam capaian kinerja DPR, mengutip dari laman dpr.go.id, fungsi legislasi menjadi tugas yang paling pertama dijabarkan. Adapun tugas dan wewenang DPR meliputi menyusun program legilasi nasional, menyusun dan membahas RUU, menerima RUU yang diajukan DPD, membahas RUU yang diusulkan presiden atau DPD, menetapkan UU bersama presiden, serta menyetujui atau tidak pertauran pemerintah pengganti undang-undang untuk kemudian ditetapkan sebagai UU.

Sebagai lembaga tinggi negara sungguh amat disayangkan jika anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk membayar gaji seluruh pejabat dan staf yang berada dalam institusi tersebut, tidak berbanding lurus dengan hasil pekerjaan mereka.

Ketidakhadiran Saat Rapat

Penyakit lain yang juga perlu menjadi perhatian DPR adalah permasalahan ketidakhadiran anggota dalam berbagai rapat. Berkali-kali pemberitaan guna mengkritisi permasalahan ini, tetapi hal ini tidak ditanggapi dengan serius. Dikutip dari Kompas.com Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru meminta masyarakat untuk dapat memaklumi kondisi ini.

“Ada orang yang memang tidak hadir di paripurna itu karena mereka sedang bertugas. Ada yang kunjungan kerja di dapil, ada yang kunker di luar kota atau di luar negeri atau kegiatan lain. Mereka berizin itu karena sedang bertugas,” Rabu, 5 Desember 2018.

Setali tiga uang dengan Fadli Zon, ketua DPR Bambang Soesatyo juga merespon permasalahan ini dengan nada yang sama.

“Jadi mereka ini bukan pekerja kantoran atau pabrik, maka kita tidak perlu ‘sotoy’ dan ‘kepo’,” kata Bambang, 25 Desember 2018, dikutip dari jawapos.com.

“Ruang sidang kosong bukan berarti mereka bolos, tetapi mereka bekerja di daerah. Itulah hakikatnya, karena DPR bukan pabrik, bukan kantoran.” tambah Bambang.

Namun bagaimana dengan tugas utama DPR yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi, jika anggota DPR justru jarang berada di kantor dan mengikuti rapat. Rasanya wajar jika target prolegnas tidak pernah tercapai jika manajemen kerja DPR terus menerus seperti ini.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius bahkan mengatakan bahwa DPR memanfaatkan aturan-aturan yang ada untuk menunda proses pembahasan RUU.

“sungguh membuat kemalasan yang terlembaga, sehingga hasilnya memang buruk,” ungkap Lucius dikutip dari hukumonline.com.

Semakin Arogan Lewat UU MD3

Seakan tak suka dikritik karena capaian kinerja yang tak memuaskan, DPR justru bersikap semakin arogan lewat revisi UU MD3. Revisi undang-undang ini memang menuai kontroversi, terutama pada pasal 122 k terkait tugas MKD yang berbunyi “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,”.

Revisi undang undang ini bisa semakin membahayakan jika merujuk pada Pasal 73 UU MD3 yang mengatur tentang pemanggilan pihak-pihak ke DPR. Dalam ayat 4 huruf b Pasal 73 UU MD3, dimana Polri disebut wajib mengikuti perintah DPR untuk melakukan pemanggilan paksa. Bahkan, di ayat 5, Polisi disebut berhak melakukan penahanan.

Tetapi karena tak suka pengesahan undang-undang ini disebut sebagai bentuk sikap antikritik, DPR berdalih bahwa revisi undang undang ini bertujuan untuk mengembalikan marwah DPR.

Menuju Pemilu Legislatif 2019

Tanpa terkesan tutup mata pada seluruh jerih payah DPR yang memang sudah menjadi tugasnya, tetapi berbagai sorotan negatif terhadap lembaga ini sepatutnya menjadi bahan renungan dan refleksi bersama. April 2019, Indonesia akan melangsungkan pemilu serentak yang bersejarah, memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR.

Melihat prestasi yang tak menggembirakan ini seharusnya dapat menjadi tolok ukur para pemilih untuk mempertimbangkan dengan baik akan kepada siapa hak politik masyarakat tersebut dipercayakan. Selain itu, anggota DPR yang akan maju kembali sepatutnya dapat belajar atas wanprestasi lembaganya dan tak muluk-muluk dalam membuat target.

Setelah hampir lima tahun, rasanya masyarakat perlu mempertimbangkan secara matang ketika akan memilih wajah yang sama untuk duduk kembali di kursi dewan perwakilan rakyat, karena bukan tidak mungkin jika pola kerja yang sama akan terulang kembali, dengan alasan yang sama. Jika terus begini, bukankah membayar pajak untuk pemasukan negara yang kemudian digunakan untuk membayar gaji mereka hanya menjadi sia-sia?

Penulis  : Lajovi