LPM Sukma, Sebuah perayaan penting saat ini sedang berlangsung di Indonesia, perayaan yang mungkin tak seseksi isu politik, tak semasif narasi isu agama, tetapi memiliki tingkat kedaruratan yang melampaui itu semua. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau HAKTP selalu dirayakan setiap tahun pada tanggal 25 November, dan berlangsung selama 16 hari.

Perayaan ini sebenarnya digagas sejak tahun 1991, mengutip dari rappler.com, kampanye ini pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institut. Indonesia pertama kali membawa kampanye ini pada tahun 2003, oleh Komnas Perempuan. Perayaan ini digelar hingga tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan hari HAM Internasional.

Urgensi perluasan kampanye terhadap Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bukan tak beralasan, menurut catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tepatnya berjumlah 348.000 kasus hingga tahun 2017. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus kekerasan seksual.

Bahkan belakangan, kita dikejutkan dengan mencuatnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Agni (bukan nama sebenarnya), saat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. Lalu kasus mantan guru honorer di Mataram, Baiq Nuril, yang justru dihukum penjara dan diputuskan bersalah oleh hakim dengan tuduhan menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan, saat ia berusaha mengadukan tindakan pelecehan seksual oleh seorang oknum kepala sekolah kepadanya lewat percakapan telefon.

Peran Pemerintah

Perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah digagas sejak lama melalui Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.  Sayangnya, dikutip dari magdalene.co RUU ini terancam gagal disahkan kembali. Dua tahun terakhir, pembahasan RUU PKS hanya berkutat pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan belum ada pembahasan bersama pemerintah.

Belum adanya payung hukum yang mengatur ancaman pidana pada tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual membuat perlindungan terhadap korban akhirnya cenderung terabaikan, karena belum diatur secara jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban.

Ini ditegaskan oleh Komnas Perempuan, mengutip dari Tempo.co, ada banyak pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani dan terlindungi. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Azriana.

“Karena ketiadaan payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat tentang kekerasan seksual,” katanya Jumat, 24 November 2018.

Trend Kekerasan

Menurut Catatan dari Komnas Perempuan tahun 2018, bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya di ranah privat didominasi oleh kekerasan fisik, lalu kekerasan seksual, psikis dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat aman bagi perempuan. Ini semakin ditegaskan oleh data mengenai pelaku kekerasan, di mana pacar menjadi pelaku kekerasan tertinggi, disusul oleh ayah kandung, paman, dan suami.

Kekerasan yang dilakukan oleh pacar, dilaporkan oleh Komnas Perempuan banyak terjadi kasus pemaksaan hubungan seksual pada pasangan yang masuk kategori perkosaan. Ironisnya saat kasus ini masuk ke ranah hukum seringkali perempuan justru dikenakan hukuman perzinahan, sehingga alih-alih dilindungi, perempuan justru  dikriminalisasi.

Begitupun di ranah publik, kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kasus kekerasan seksual, disusul fisik, psikis, trafking dan pekerja migran. Bentuk kekerasan seksual tersebut berupa pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan.

Tidak hanya di ranah privat atau publik, kekerasan terhadap perempuan juga terjadi melalui dunia maya. Laporan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2018 terdapat 65 kasus, di mana kekerasan tersebut terdiri dari tindakan menakuti atau mengancam atau menyakiti, ancaman distribusi foto atau video pribadi, konten ilegal, pelanggaran privasi dan lainnya. Secara garis besar kejahatan cyber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi, di mana ini menambah beban psikis terhadap korban.

Melihat sedikit catatan dari Komnas Perempuan maka kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi hal yang perlu disebarluaskan untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama serta sinergi berbagai komponen masyarakat secara serentak. Sehingga 16 hari perayaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dapat berjalan dengan maksimal dalam mengorganisir agenda bersama mulai dari penggalakan gerakan solidaritas, mendorong kegiatan yang menjamin perlindungan para penyintas, dan mengajak semua orang untuk terlibat aktif.

Penulis : Lajovi Pratama